Waspada Indonesia! Ada Risiko Rasio Utang yang Membengkak

Kita menyaksikan utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.105 triliun, dengan proyeksi yang memperingatkan bahwa utang tersebut bisa melebihi 42% dari PDB pada tahun 2029. Rasio utang yang meningkat ini memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi dan generasi mendatang. Dengan fleksibilitas fiskal yang menyempit dan kenaikan suku bunga global yang mendorong biaya semakin tinggi, sangat penting untuk mengadopsi kebijakan yang bijaksana yang mendorong tanggung jawab fiskal. Implikasi dari tren ini sangat serius, mengundang analisis lebih mendalam tentang langkah-langkah yang bisa kita pertimbangkan ke depan.

Seiring dengan meningkatnya utang pemerintah Indonesia menjadi Rp 9.105 triliun, kita harus mempertimbangkan implikasi dari rasio utang terhadap PDB yang, meskipun saat ini berada di angka 37,94%, semakin mendekati target 37,9% yang ditetapkan untuk tahun 2025. Situasi ini memaksa kita untuk merenungkan konsekuensi yang lebih luas dari kebijakan fiskal kita dan keberlanjutan utang nasional kita.

Meskipun kita masih berada di bawah batas hukum sebesar 60%, tren ini menandakan perlunya tanggung jawab fiskal yang mendesak. Peringatan dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti ramalan yang mengkhawatirkan: rasio utang kita bisa naik menjadi 42% dari PDB pada tahun 2029, melampaui ambang psikologis yang krusial sebesar 40%. Ini bukan sekadar statistik; ini merupakan risiko terhadap stabilitas ekonomi kita dan generasi mendatang.

Jika kita membiarkan utang kita meningkat tanpa kendali, kita dapat membatasi fleksibilitas anggaran dan kemampuan kita untuk merespon kebutuhan mendesak. Ekonom Badiul Hadi dengan tepat memperingatkan tentang tren peningkatan rasio utang kita ini. Implikasi dari hal ini melampaui angka semata; mereka mewakili potensi penyempitan ruang fiskal yang diperlukan untuk pengeluaran pemerintah yang vital.

Kita harus bertindak dengan penuh perhitungan, memastikan bahwa pinjaman kita tidak mengorbankan kemampuan kita untuk membiayai layanan penting yang diandalkan oleh warga negara kita. Selain itu, kenaikan suku bunga global menjadi tantangan tambahan. Seiring meningkatnya biaya pinjaman, pemerintah kita mungkin kesulitan mengelola beban layanan utang yang semakin besar, yang saat ini sudah menyerap 20% dari pendapatan kita.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan: seberapa berkelanjutan utang kita? Keseimbangan antara pengeluaran pemerintah yang diproyeksikan—yang akan mencapai 16% dari PDB pada tahun 2029—dan pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan hanya sebesar 12,8% dari PDB, menunjukkan risiko signifikan terhadap keberlanjutan fiskal kita.

Jika kita ingin mempertahankan kebebasan ekonomi kita, kita harus memprioritaskan kebijakan fiskal yang bijaksana. Ini berarti tidak hanya menjaga utang kita dalam batas yang dapat dikelola, tetapi juga secara aktif berupaya meningkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan pendapatan. Kita perlu menumbuhkan budaya tanggung jawab fiskal, memastikan bahwa keputusan ekonomi kita hari ini tidak mengorbankan kemakmuran di masa depan.