Banyak yang mempertanyakan tanggung jawab terkait dengan Konstitusi palsu tahun 1945, tetapi siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap penipuan ini?
Dukungan publik meningkat untuk kembali ke Konstitusi asli 1945 di tengah kekhawatiran tentang ketidakadilan, namun implikasi dari gerakan ini masih perlu ditelusuri.
Di tengah kekacauan kontroversi Konstitusi Palsu 1945, Indonesia menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang mendalam yang memerlukan perhatian dan reformasi mendesak.
Wawasan tajam mengungkapkan bagaimana kontroversi atas amandemen Konstitusi 1945 menggoyahkan stabilitas hukum Indonesia, memunculkan pertanyaan mendesak tentang masa depannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?