Sri Mulyani Hadiri Sidang Paripurna DPR, Bawa Pesan Penting dari Prabowo

Pada tanggal 20 Mei 2025, Sri Mulyani Indrawati naik ke panggung di Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikan kebijakan fiskal penting menjelang tahun anggaran yang akan datang. Acara ini, yang dipimpin oleh Puan Maharani, mengumpulkan kuorum sebanyak 292 anggota, dengan 165 di antaranya hadir secara fisik. Diskusi difokuskan pada komitmen pemerintah terhadap perencanaan ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Dalam penyampaiannya, Sri Mulyani menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto, menekankan pentingnya Kerangka Makro Ekonomi dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026. Kerangka ini tidak hanya menguraikan kebijakan fiskal yang akan membimbing masa depan ekonomi Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai peta jalan untuk menyelaraskan tujuan pemerintah dengan visi yang lebih luas dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jelas bahwa pemerintah memprioritaskan tata kelola ekonomi yang terstruktur dan koheren, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas.

Saat kita merenungkan KEMPPKF 2026, kita menyadari bahwa kebijakan fiskal ini bertujuan mengatasi tantangan ekonomi mendesak yang dihadapi bangsa. Penekanan pada perencanaan ekonomi berkelanjutan sangat patut dicatat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam KEMPPKF, kita dapat mengharapkan ekonomi yang lebih tangguh dan mengedepankan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan yang adil.

Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal saat ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi kemakmuran jangka panjang.

Dalam konteks ini, komitmen pemerintah untuk mempertahankan anggaran yang seimbang sekaligus melakukan investasi di sektor-sektor penting sangatlah krusial. Seperti yang disampaikan Sri Mulyani, kebijakan fiskal dirancang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, memastikan bahwa investasi diarahkan kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—area yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Fokus pada perencanaan ekonomi strategis ini mencerminkan sikap proaktif, bertujuan mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks.

Selain itu, sesi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam urusan fiskal. Dengan secara terbuka membahas kebijakan ini, pemerintah menumbuhkan rasa percaya dan kolaborasi di antara rakyatnya.

Ini adalah elemen penting untuk memberdayakan warga negara dan mendorong partisipasi publik dalam diskursus ekonomi.