Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) akhirnya berkomitmen untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) setelah perayaan Hari Buruh 2025. Keputusan ini menandai langkah penting menuju pengakuan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia, sebuah kelompok yang selama ini menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil berdasarkan hukum. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, menyebut pembahasan ini sebagai hadiah bagi pekerja rumah tangga, menyoroti pentingnya upaya legislatif ini bukan sekadar formalitas tetapi sebagai respons yang diperlukan terhadap kebutuhan mendesak dari tenaga kerja ini.

Meski komitmen untuk memulai pembahasan patut diapresiasi, kita harus menyadari konteks keterlambatan legislatif yang telah menghambat proses ini. Selama ini, pekerja rumah tangga telah dibiarkan rentan, tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan sektor tenaga kerja lainnya. Pemimpin DPR, termasuk Ketua Puan Maharani, juga menyatakan dukungannya terhadap pembahasan ini, yang menunjukkan pengakuan bersama akan urgensi hak pekerja rumah tangga.

Namun, penting untuk memastikan bahwa komitmen ini berujung pada tindakan yang tepat waktu dan bukan lagi penundaan yang berkepanjangan. Seruan dari organisasi buruh untuk tindakan segera mencerminkan pemahaman yang lebih luas bahwa pekerja rumah tangga memberikan kontribusi besar bagi rumah tangga dan perekonomian kita. Namun, tanpa perlindungan hukum, hak mereka tetap tidak terlindungi, meninggalkan mereka rentan terhadap kondisi kerja yang sewenang-wenang dan perlakuan tidak adil.

RUU PPRT bertujuan untuk mengatasi disparitas ini, tetapi kita harus tetap waspada terhadap proses legislatifnya. Pembahasan yang dimulai setelah Hari Buruh 2025 ini tidak hanya fokus pada kerangka hukum, tetapi juga pada garis waktu konkret untuk persetujuan dan implementasinya.

Seiring kita melangkah maju, kita harus mendorong transparansi dan keterlibatan dari DPR. Ini bukan sekadar tentang mengesahkan sebuah undang-undang; tetapi tentang memastikan bahwa hak pekerja rumah tangga diabadikan dalam hukum, memberdayakan mereka dengan martabat dan rasa hormat yang layak mereka terima. Pembahasan yang sedang berlangsung harus melibatkan masukan dari pekerja rumah tangga sendiri, karena pengalaman dan wawasan mereka sangat berharga dalam membentuk legislasi yang efektif.

Dalam pertemuan terakhir dengan Duta Besar AS, Airlangga Hartarto mengartikulasikan pendekatan Indonesia terhadap tarif balasan 32% yang akan berlaku pada 2 April 2025, dengan menekankan negosiasi daripada balasan. Sikap ini mencerminkan pilihan strategis, yang mengutamakan dialog konstruktif dalam negosiasi perdagangan daripada meningkatkan ketegangan. Dengan memilih negosiasi, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat, yang sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan hubungan diplomatik.

Airlangga menekankan perlunya merevitalisasi Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS (TIFA) sebagai langkah penting untuk mengatasi tarif yang akan datang dan masalah perdagangan lainnya. Kerangka kerja ini bukan hanya berfungsi sebagai platform untuk menyelesaikan sengketa saat ini tetapi juga sebagai dasar untuk kerja sama yang lebih dalam di masa depan. Ini menegaskan keyakinan kita bahwa saluran komunikasi yang terbuka dapat mengarah ke hasil yang saling menguntungkan, daripada pendekatan konfrontatif yang sering melibatkan balasan.

Selain mendorong dialog, penekanan Airlangga pada deregulasi Non-Tarif Measures (NTM) di sektor ICT menunjukkan strategi proaktif Indonesia untuk memfasilitasi investasi AS. Dengan membuat lanskap investasi lebih transparan dan dapat diakses, kita menempatkan diri kita sebagai tujuan yang menguntungkan bagi perusahaan Amerika yang ingin memperluas operasinya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik kita sebagai pasar tetapi juga mendukung tujuan lebih luas pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing.

Lebih lanjut, Airlangga menunjukkan rencana untuk melonggarkan persyaratan konten lokal bagi perusahaan AS, yang dapat secara signifikan meningkatkan daya saing mereka. Dengan menciptakan lingkungan di mana impor Amerika dapat berkembang, kita membuka pasar kita untuk teknologi dan produk inovatif yang dapat menguntungkan konsumen dan bisnis Indonesia. Langkah ini menunjukkan kepercayaan pada bisnis AS dan kesediaan untuk menyesuaikan peraturan lokal untuk mendorong perdagangan internasional.

Sepanjang diskusi, jelas bahwa strategi Indonesia adalah tentang menyeimbangkan kepentingan perdagangan sambil merawat hubungan bilateral yang kuat dengan AS. Negosiasi perdagangan tidak hanya tentang tarif dan regulasi; mereka juga tentang membangun kemitraan langgeng yang dapat menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.

Dengan memilih negosiasi daripada balasan, kita tidak hanya menjunjung tinggi prinsip-prinsip diplomasi kita tetapi juga membuka jalan untuk masa depan yang lebih makmur.

Seiring dengan Bank BJB menghadapi dampak dari penggerebekan KPK yang baru-baru ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan langkah-langkah kritis ke depan. Penyelidikan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai praktik manajemen keuangan dan kontrol internal kita, terutama terkait dengan penanganan pengeluaran iklan.

Prioritas utama kita harus memulai audit internal untuk menilai secara menyeluruh ketidaksesuaian yang dihighlight dalam laporan BPK, terutama kesenjangan Rp 28 miliar antara anggaran dan pembayaran media yang diterima. Langkah ini bukan hanya tentang kepatuhan; ini tentang membangun kembali kepercayaan dengan pemangku kepentingan kita dan memastikan bahwa kita dapat beroperasi secara transparan ke depannya.

Kita tahu bahwa penyelidikan KPK akan menjadikan kita subjek pengawasan yang meningkat dari badan regulasi dan publik. Tingkat pengawasan ini dapat mempengaruhi operasi kita dan kepercayaan publik, sehingga sangat penting bahwa kita bertindak tegas.

Dengan melakukan audit internal yang komprehensif, kita tidak hanya dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan tetapi juga menunjukkan komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan proaktif ini akan sangat penting saat kita menghadapi tantangan yang ada di depan.

Pengunduran diri CEO kita, Yuddy Renaldi, di tengah penyelidikan ini menandakan transisi kepemimpinan yang signifikan. Kita harus memahami bahwa momen ini menyajikan kesempatan untuk memulai baru.

Kepemimpinan baru dapat membawa strategi tata kelola yang inovatif yang sejalan dengan komitmen kita terhadap praktik etis. Sangat vital bahwa kita memilih pemimpin baru yang mewujudkan nilai-nilai kita dan berdedikasi untuk memulihkan kepercayaan pada institusi kita. Transisi ini harus dilihat bukan sebagai kemunduran tetapi sebagai kesempatan untuk mendefinisikan ulang arah dan prioritas kita.

Selain itu, kolaborasi dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting. Dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan kepatuhan terhadap temuan dari penyelidikan yang sedang berlangsung dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah potensial.

Kerja sama ini juga dapat menguatkan tekad kita untuk menjunjung tinggi standar etika kita, menumbuhkan budaya integritas di dalam bank.