Peraturan Presiden 66/2025 Diterbitkan, Anggota DPR Ingatkan tentang Keamanan Tidak Permanen Kantor Kejaksaan Agung oleh TNI

Pada 21 Mei 2025, kita menyaksikan perkembangan penting dalam lanskap hukum Indonesia dengan penandatanganan Peraturan Presiden No. 66/2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menandai langkah penting menuju peningkatan keamanan peradilan dan memberikan perlindungan esensial bagi jaksa. Dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah bertujuan memperkuat keselamatan para jaksa, memungkinkan mereka beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman.

Regulasi ini memperkenalkan kerangka kerja di mana keterlibatan TNI bukanlah sebuah keharusan permanen, melainkan bersifat kondisional berdasarkan sifat kasus yang ditangani oleh jaksa. Ini adalah perbedaan yang penting, karena mencerminkan pemahaman yang bernuansa tentang kompleksitas yang terlibat dalam keamanan peradilan. Keterlibatan militer yang bersifat sementara ini dapat membantu menjaga integritas peradilan sekaligus memastikan bahwa jaksa mendapatkan perlindungan yang mereka perlukan selama kasus yang berisiko tinggi.

Pasal 2 dari regulasi ini sangat penting, karena secara tegas memberikan hak kepada jaksa untuk mendapatkan perlindungan negara terhadap ancaman terhadap nyawa, kesehatan, dan harta mereka. Perlindungan ini juga meliputi anggota keluarga mereka, yang mengakui risiko signifikan yang mungkin dihadapi jaksa akibat pekerjaan mereka. Dengan memastikan bahwa jaksa dan keluarganya dilindungi, regulasi ini memperkuat pentingnya independensi peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Namun, kita harus tetap waspada dan secara kritis meninjau implikasi dari regulasi ini. Meskipun merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan jaksa, kita harus berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan. Keterlibatan TNI dalam urusan peradilan dapat mengaburkan garis antara peran sipil dan militer, menimbulkan kekhawatiran tentang kecocokan pengaruh militer dalam sistem hukum.

Kita perlu memastikan bahwa lembaga peradilan tetap menjadi pilar demokrasi yang independen, bebas dari tekanan eksternal. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya dialog berkelanjutan antara para pemangku kepentingan di komunitas hukum. Seiring kita melangkah ke depan, kita harus mendorong diskusi yang memperjelas tanggung jawab TNI dan Polri, memastikan bahwa peran mereka terdefinisi dengan baik dan tidak mengorbankan otonomi peradilan.

Akhirnya, Peraturan Presiden No. 66/2025 mewakili pendekatan proaktif terhadap keamanan peradilan di Indonesia. Ini adalah langkah signifikan dalam melindungi mereka yang menegakkan hukum, tetapi kita harus tetap terlibat dan waspada untuk memastikan bahwa perlindungan ini memenuhi tujuan mereka tanpa mengurangi prinsip-prinsip utama keadilan dan kebebasan.