PDIP Marah karena Regulasi Poligami Ditandatangani Tepat Sebelum Pelantikan Pram-Rano: Alasan Utama

Kita sedang menyaksikan kemarahan yang signifikan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dengan persetujuan menit terakhir atas peraturan poligami tepat sebelum pelantikan Pram-Rano. Peraturan baru ini melegalkan poligami bagi pegawai negeri pria, dengan syarat mendapat persetujuan dari istri pertama dan menetapkan kriteria yang banyak dilihat sebagai langkah mundur. Anggota PDIP menyatakan bahwa fokus ini mengalihkan perhatian dari reformasi birokrasi yang mendesak dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesetaraan gender. Peraturan ini bisa menormalisasi praktik-praktik yang merugikan yang melemahkan hak-hak perempuan di tempat kerja. Ada seruan yang meningkat bagi kepemimpinan baru untuk memprioritaskan keadilan sosial dan kesetaraan dalam kebijakan yang akan datang.

Kemarahan PDIP Dijelaskan

Peraturan baru tentang poligami, yang ditandatangani tepat sebelum pelantikan kepemimpinan baru DKI Jakarta, telah menimbulkan kemarahan besar di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kami merasa perlu mempertanyakan waktu dan niat di balik Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, terutama ketika Rieke Diah Pitaloka, seorang anggota penting PDIP, mengungkapkan ketidaksetujuannya. Dia dengan tepat menyoroti bahwa regulasi ini mengalihkan perhatian dari reformasi birokrasi yang seharusnya menjadi prioritas bagi administrasi yang akan datang.

Sikap Rieke menegaskan kekhawatiran kita bersama mengenai implikasi dari memperbolehkan pegawai negeri laki-laki untuk berpoligami. Regulasi ini tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang integritas pegawai negeri, tetapi juga mengurangi fokus dari diskusi penting tentang kesetaraan gender.

Alih-alih mempromosikan kebijakan yang memberdayakan perempuan dan mengatasi ketimpangan sistemik, fokus pada poligami mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan.

Ketidakpuasan kami mencerminkan sentimen yang lebih luas di dalam PDIP, yang mendesak pemerintahan untuk memprioritaskan isu-isu sosial mendesak daripada regulasi yang kontroversial.

Seiring berjalannya waktu, sangat penting bagi kami untuk menuntut reevaluasi kebijakan semacam ini, memastikan bahwa kepemimpinan baru mengutamakan kesetaraan dan mengatasi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat kita saat ini.

Poin Utama dari Regulasi

Memperkenalkan kerangka kerja yang kontroversial, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 menguraikan syarat-syarat utama di mana pegawai negeri sipil laki-laki di DKI Jakarta dapat melakukan poligami. Regulasi ini berusaha menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan akuntabilitas pegawai negeri.

Berikut adalah syarat-syarat utama yang ditetapkan:

1. Syarat Persetujuan: Pegawai negeri sipil laki-laki harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama sebelum menikah lagi.
2. Kriteria Kelayakan: Harus dibuktikan bahwa istri pertama tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan, memiliki masalah kesehatan, atau infertilitas setelah sepuluh tahun pernikahan.
3. Mandat Pelaporan: Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang terstruktur dalam melaporkan pernikahan dan perceraian, mencegah kasus yang tidak dilaporkan di antara pegawai negeri.
4. Sanksi atas Ketidakpatuhan: Pegawai negeri yang gagal melaporkan status pernikahan mereka akan menghadapi sanksi, memperkuat pentingnya akuntabilitas.

Meskipun regulasi ini tidak mempromosikan poligami, tujuannya adalah untuk mengaturnya secara terstruktur, seperti yang ditekankan oleh Gubernur Pelaksana Teguh Setyabudi.

Pendekatan ini berusaha melindungi keluarga ASN sambil menangani kompleksitas hubungan pernikahan dalam kerangka kerja pelayanan sipil. Keseimbangan antara pilihan pribadi dan tanggung jawab institusional tetap menjadi fokus kritis saat kita menavigasi topik sensitif ini.

Implikasi bagi Pegawai Negeri

Menavigasi implikasi dari regulasi poligami baru untuk pegawai negeri mengungkapkan interaksi yang kompleks antara hak pribadi dan tanggung jawab profesional. Di satu sisi, regulasi memungkinkan pegawai negeri pria untuk memasuki pernikahan poligami di bawah kondisi tertentu, yang secara ostensif bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Namun, kita harus menilai secara kritis pertimbangan etis yang muncul dari kebijakan ini. Dengan memformalkan poligami, kita berisiko menormalisasi praktik yang dapat mengikis kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di tempat kerja. Persyaratan bagi pegawai negeri untuk melaporkan status pernikahan mereka memperkenalkan tingkat pengawasan yang mungkin bertentangan dengan kehidupan pribadi mereka, menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan individu dan privasi.

Lebih lanjut, potensi tindakan disipliner untuk ketidakpatuhan menekankan harapan atas perilaku profesional yang mungkin terasa intrusif. Saat kita merenungkan regulasi ini, penting untuk mempertimbangkan apakah mekanisme penegakan benar-benar melayani kepentingan publik atau hanya memperpanjang praktik kontroversial.

Pada akhirnya, menyeimbangkan implikasi ini memerlukan dialog terus-menerus tentang nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam layanan sipil kita, serta komitmen tak tergoyahkan terhadap kesetaraan dan standar etika. Kita harus memastikan bahwa kebebasan pribadi tidak tertutup oleh tuntutan regulasi yang dapat mengompromikan integritas kita sebagai pegawai negeri.